Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Dengan demikian, penetapan pajak melalui penerbitan SKPN dilakukan ketika fakta dan kondisi yang ada menunjukkan tidak ada kekurangan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak atau tidak terjadi kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Penerbitan SPKN juga dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Meski telah diterbitkan SKPN, Wajib Pajak dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.

Kondisi yang Memenuhi Kriteria Penerbitan SKPN

SKPN diterbitkan untuk:

  1. Pajak Penghasilan (PPh) apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut; atau
  3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak

Referensi:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Was this helpful?

0 / 0

Tinggalkan Balasan 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *