Proses Pengurangan Denda Administrasi PBB - Blog Pajak dan Bisnis

Proses Pengurangan Denda Administrasi PBB

Setelah surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB disampaikan, proses pengurangan denda administrasi PBB yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi proses pengujian, penelitian, dan pemberian keputusan.

Proses Pengujian

Proses pengujian dilakukan untuk menguji pemenuhan atas persyaratan pengurangan denda administrasi PBB. Apabila permintaan pengurangan denda administrasi PBB memenuhi ketentuan, proses akan dilanjutkan ke tahap penelitian. Namun, jika ketentuan atau persyaratan tidak terpenuhi, Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permintaan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi alasan pengembalian permintaan pengurangan denda administrasi PBB dan:

  1. Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permintaan apabila pengembalian disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan terkait surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB. Hal ini disebabkan permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap bukan sebagai permintaan; atau
  2. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permintaan kembali apabila pengembalian disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan terkait permintaan pengurangan denda administrasi PBB dalam SKP PBB, STP PBB, dan/atau karena bencana alam atau kejadian luar biasa.

Proses Penelitian

Selama proses penelitian, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak melalui:

  1. penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. Wajib Pajak harus memenuhi permintaan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat diterima;
  2. penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan apabila diperlukan. Wajib Pajak harus memenuhi permintaan tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam surat; dan/atau
  3. peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti, mengenai objek pajak yang diajukan pengurangan denda administrasi PBB dengan terlebih dulu menyampaikan surat pemberitahuan.

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap permintaan pengurangan denda administrasi PBB sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diterima dan/atau yang dimiliki oleh DJP.

Proses Penerbitan Keputusan

Pemberian keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima. Keputusan yang diterbitkan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak permintaan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan keterangan secara tertulis terkait hal-hal yang menjadi dasar untuk mengabulkan sebagian atau menolak permintaan.

Apabila jangka waktu dimaksud telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB, permintaan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB sesuai dengan permintaan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu berakhir.

Atas SKP PBB atau STP PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB dan telah diterbitkan surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan lagi permintaan pengurangan denda administrasi PBB untuk SKP PBB atau STP PBB yang sama.

Pencabutan Surat Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB

Sepanjang surat keputusan belum diterbitkan, Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB. Pencabutan dilakukan dengan mengajukan surat pencabutan yang dibuat sesuai format yang telah ditentukan dan:

  1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  2. disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP; dan
  3. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak memberikan jawaban atas surat pencabutan sebelum surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB diterbitkan dan Wajib Pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali permintaan pengurangan denda administrasi PBB untuk SKP PBB atau STP PBB yang sama.

Referensi:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017.

Was this helpful?

0 / 0

Tinggalkan Balasan 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *