Insentif PPN atas Penyerahan Rumah Tahun 2021 - Blog Pajak dan Bisnis

Insentif PPN atas Penyerahan Rumah Tahun 2021

Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan dan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sejak Maret 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk dapat memperoleh insentif tersebut, persyaratan-persyaratan berikut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021, harus terpenuhi.

Persyaratan Terkait Rumah yang Diberikan Fasilitas PPN DTP

Terdapat dua jenis rumah yang penyerahannya dapat diberikan fasilitas PPN DTP yaitu (1) rumah tapak dan (2) unit hunian rumah susun. Khusus rumah tapak, rumah tersebut dapat berupa rumah tunggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat yang berfungsi sebagai tempat tinggal serta aset bagi pemiliknya, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko (ruko) atau kantor (rukan). Sementara itu, unit hunian rumah susun merupakan satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.

Baik rumah tapak maupun unit hunian rumah susun harus:

  1. memiliki harga jual paling tinggi Rp5 miliar; dan
  2. merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni yang:
    • telah mendapatkan kode identitas rumah dari Kementerian PUPR; dan
    • pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak(PKP) penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Persyaratan Terkait Pembeli

Pembeli rumah dapat berupa warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Namun, insentif hanya dapat dimanfaatkan oleh satu orang pribadi untuk perolehan satu rumah tapak atau satu unit hunian rumah susun.

Bagi WNI, mereka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara itu, WNA disyaratkan memiliki NPWP dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan rumah tapak atau unit hunian rumah susun bagi WNA.

Persyaratan Terkait Saat Penyerahan Rumah

Insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah yang terjadi pada saat:

  1. ditandatanganinya akta jual beli; atau
  2. ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas,

serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) paling lambat 31 Desember 2021. BAST harus didaftarkan ke Kementerian PUPR paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima serta paling sedikit memuat:

  1. nama dan NPWP PKP penjual;
  2. nama dan NPWP atau NIK pembeli;
  3. tanggal serah terima;
  4. kode identifikasi rumah yang diserahterimakan;
  5. pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima bangunan; dan
  6. nomor berita acara serah terima

Apabila terdapat pembayaran uang muka atau cicilan atas rumah yang dilakukan sebelum 20 Juli 2021, insentif PPN DTP dapat diberikan dengan ketentuan:

  1. dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali paling lambat 1 Januari 2021;
  2. pemenuhan persyaratan terkait saat penyerahan rumah dilakukan pada periode Maret 2021 sampai dengan Desember 2021; dan
  3. PPN DTP diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode Maret 2021 sampai dengan Desember 2021.
Besaran Insentif PPN DTP

Insentif PPN DTP atas penyerahan rumah diberikan dalam dua tarif yaitu:

  1. 100% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar; dan
  2. 50% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar.
Persyaratan Terkait PKP Penjual

PKP Penjual diwajibkan membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP.

Faktur pajak yang dibuat harus memenuhi ketentuan:

  1. harus diisi secara lengkap dan benar, termasuk identitas pembeli berupa nama pembeli dan NPWP atau NIK;
  2. dilengkapi informasi berupa kode identitas rumah pada pengisian kolom nama barang;
  3. untuk penyerahan rumah yang mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 50%, faktur pajak dibuat dengan menerbitkan 2 (dua) buah faktur pajak, terdiri atas:
    • faktur pajak dengan kode transaksi “01” untuk bagian 50% harga jual yang tidak mendapatkan insentif PPN DTP; dan
    • faktur pajak dengan kode transaksi “07” untuk bagian 50% harga jual yang mendapatkan insentif PPN DTP; dan
  4. harus diberikan keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR …/PMK.010/2021”. Apabila keterangan tersebut belum tersedia dalam aplikasi pembuatan faktur pajak, PKP Penjual dapat melakukan pembaharuan atas keterangan yang dapat dicantumkan di faktur pajak melalui aplikasi dimaksud.

Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh merupakan laporan realisasi PPN DTP. Pelaporan dan pembetulan SPT Masa PPN Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat 31 Januari 2022.

Pengecualian Pemberian Insentif PPN DTP

Selain karena tidak memenuhi persyaratan yang ada, insentif PPN DTP tidak diberikan dalam hal penyerahan rumah:

  1. dilakukan sebelum atau setelah periode pemberian insentif PPN DTP (Maret 2021 s.d. Desember 2021);
  2. dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan;
  3. tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan;
  4. tidak melaporkan laporan realisasi sesuai ketentuan; dan/atau
  5. tidak mendaftarkan BAST penyerahan rumah untuk penyerahan rumah yang dilakukan terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2021.

Atas penyerahan rumah dimaksud dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala KPP juga dapat menagih PPN yang terutang apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dalam pemberian insentif PPN DTP.

Ketentuan Peralihan

Pemberian insentif PPN DTP sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 (dan telah dicabut). Oleh karena itu, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021:

  1. Penyerahan rumah yang memenuhi ketentuan pemberian insentif PPN DTP berdasarkan PMK-21/2021 dan dilakukan sebelum 30 Juli 2021:
    • tetap diberikan insentif PPN DTP sesuai PMK-103/2021; dan
    • PKP Penjual tetap harus mendaftarkan BAST ke Kementerian PUPR paling lambat tanggal 31 Agustus 2021;
  2. Atas rumah yang belum diserahkan berdasarkan PMK-21/2021 namun telah dilakukan pembayaran sebelum 30 Juli 2021, insentif PPN DTP diberikan dengan menyesuaikan ketentuan PMK-103/2021; dan
  3. Atas faktur pajak yang telah diterbitkan atas pembayaran sebelum 30 Juli 2021, tidak dilakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak

Referensi:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021.

Was this helpful?

0 / 0

Tinggalkan Balasan 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *