Pengkreditan Pajak Masukan - Blog Pajak dan Bisnis

Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam suatu Masa Pajak sejak dikukuhkan sebagai PKP. Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahan BKP dan/atau JKP, Pajak Masukan dalam Masa Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PKP.

Pada dasarnya, Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama sebagaimana contoh berikut.

PT ABC yang telah dikukuhkan sebagai PKP melakukan pembelian barang dagangan sebesar Rp100 juta dengan PPN sebesar Rp10 juta pada tanggal 12 Agustus 2021. Pada tanggal 20 Agustus 2021, PT ABC melakukan penjualan barang dagangan sebesar Rp120 juta dan memungut PPN sebesar Rp12 juta. Sesuai ketentuan, PPN yang dibayar oleh PT ABC sebesar Rp10 juta merupakan Pajak Masukan di Masa Pajak Agustus 2021 bagi PT ABC dan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran di Masa Pajak yang sama, yaitu Agustus 2021, sebesar Rp12 juta. Dengan demikian, untuk Masa Pajak Agustus 2021, PT ABC melaporkan SPT Masa PPN dengan status Kurang Bayar sebesar Rp2 juta (Rp12 juta – Rp10 juta).

Pada tanggal 5 September 2021 PT ABC kembali membeli barang dagangan sebesar Rp100 juta dan membayar PPN sebesar Rp10 juta. Selama bulan September 2021, PT ABC tidak melakukan penjualan (penyerahan) barang dagangan. Sesuai ketentuan, PT ABC tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan di Masa Pajak September 2021 sebesar Rp10 juta tersebut meskipun di Masa Pajak tersebut PT ABC tidak melakukan penjualan (penyerahan) barang dagangan. Dengan demikian, PT ABC dapat menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak September 2021 dengan status lebih bayar sebesar Rp10 juta dan mengompensasikannya ke Masa Pajak berikutnya, yaitu Oktober 2021.

Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan

Apabila Pajak Masukan belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat melalui penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN. Namun agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan dimaksud belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP.

Melanjutkan contoh sebelumnya, diasumsikan PT ABC baru menerima Faktur Pajak atas pembelian yang terjadi pada tanggal 5 September 2021 (Faktur Pajak tertanggal 5 September 2021) di tanggal 15 Desember 2021. PT ABC telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak September 2021 dan Oktober 2021. Sesuai ketentuan, PT ABC masih dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat (5 September 2021). Dengan demikian, PT ABC dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut di:

  1. Masa Pajak September 2021 melalui pembetulan SPT Masa PPN September 2021;
  2. Masa Pajak Oktober 2021 melalui pembetulan SPT Masa PPN Oktober 2021;
  3. Masa Pajak November 2021 melalui penyampaian SPT Masa PPN November 2021; atau
  4. Masa Pajak Desember 2021 melalui penyampaian SPT Masa PPN Desember 2021;

Pajak Masukan atas Faktur Pajak Tanpa Isian NPWP

Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP.

Sebagai contoh, Bapak A selaku subjek pajak dalam negeri dan telah terdaftar sebagai PKP melakukan pembelian barang dagangan dari PT ABC sebesar Rp100 juta. Atas pembelian tersebut, Bapak A memperoleh Faktur Pajak dari PT ABC yang berisi informasi dan nilai barang, PPN sebesar Rp10 juta, dan mencantumkan identitas berupa nama, alamat, dan NIK Bapak A (tanpa NPWP Bapak A). Sesuai ketentuan, Pajak Masukan yang telah dibayar Bapak A sesuai Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan.

Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan Lainnya

Selain dikreditkan dengan Pajak Keluaran di Masa Pajak yang sama atau paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat, Pajak Masukan juga dapat dikreditkan dalam hal:

  1. Pajak Masukan diperoleh sebelum dikukuhkan sebagai PKP;
  2. Pajak Masukan diberitahukan dan/atau ditemukan pada saat pemeriksaan; dan/atau
  3. Pajak Masukan ditagih dengan ketetapan pajak.

Referensi:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021

Was this helpful?

0 / 0

Tinggalkan Balasan 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *