Upaya Hukum atas PBB

  • Proses Keberatan atas PBB

    .

    Proses keberatan atas PBB diselesaikan melalui penelitian keberatan. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan tertentu dalam proses penelitian keberatan. Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan/atau Informasi Peminjaman buku, catatan, data, dan/atau…

  • Keberatan atas PBB

    .

    Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan besarnya PBB yang terutang pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat ketetapan Pajak PBB (SKP PBB). Keberatan diajukan dengan menyampaikan Surat…

  • Proses Pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang Tidak Benar

    .

    Setelah surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar disampaikan, baik permohonan yang pertama maupun yang kedua, proses pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB…

  • Pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang Tidak Benar

    .

    Sesuai ketentuan, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB), atau Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB) yang…

  • Proses Pengurangan SPPT atau SKP PBB yang Tidak Benar

    .

    Setelah surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar disampaikan, baik permohonan yang pertama maupun yang kedua, proses pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar yang…

  • Pengurangan SPPT atau SKP PBB yang Tidak Benar

    .

    Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) yang tidak benar. Yang dimaksud dengan SPPT atau SKP…

  • Proses Pengurangan Denda Administrasi PBB

    .

    Setelah surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB disampaikan, proses pengurangan denda administrasi PBB yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi proses pengujian, penelitian, dan pemberian keputusan. Proses Pengujian Proses…

  • Pengurangan Denda Administrasi PBB

    .

    Untuk dapat memperoleh pengurangan denda administrasi PBB, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB. Pengurangan denda administrasi PBB diajukan dengan menyampaikan surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB…

  • Proses Pengurangan PBB

    .

    Meskipun surat permohonan pengurangan PBB dan lampiran dokumen yang disyaratkan disampaikan melalui Kepala KPP, proses pengujian, penelitian, dan pemberian keputusan atas permohonan pengurangan PBB dilakukan Kepala Kanwil DJP atas…

  • Surat dan Dokumen Permohonan Pengurangan PBB

    .

    Untuk dapat memperoleh pengurangan PBB, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan PBB melalui Kepala KPP. Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB Karena Kondisi Tertentu Objek Pajak Permohonan Pengurangan PBB karena kondisi…