Ketentuan PPh
-
Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Wajib Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
.
Selain melalui penyetoran sendiri, pelunasan PPh final sesuai PP 23/2018 dapat dilakukan melalui mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan PPh final oleh pemotong dan/atau pemungut pajak dengan syarat Wajib Pajak telah…
-
Pemberitahuan Memilih Dikenai Pajak Penghasilan dengan Tarif Umum
.
Dalam kondisi normal apabila Wajib Pajak memenuhi seluruh kriteria di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 (PP 23/2018), maka pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak dimaksud mengikuti…
-
PPh Final Bagi UMKM
.
Ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini tidak mengatur secara khusus mengenai definisi dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal 4 ayat (2) huruf…
-
Ketentuan PPh Bagi Instansi Pemerintah
.
Kewajiban PPh bagi Instansi Pemerintah terutama berkaitan dengan kewajiban Instansi Pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ketentuan perpajakan mengatur bahwa Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai…
-
PPh Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri
.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PPh, Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto digunakan untuk menghitung penghasilan neto untuk golongan Wajib Pajak tertentu, salah satunya yaitu perusahaan pelayaran. Penggunaan Norma…
-
PPh Pasal 22 atas Penjualan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Pelumas
.
Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Besarnya pemungutan…
-
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
.
Biaya Jabatan secara umum didefinisikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan. Dengan demikian, setiap pegawai tetap,…
-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
.
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) memberikan fasilitas pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara sederhana, PTKP…