Mei 2020
-
Kebijakan Perpajakan Terkait Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
.
Seiring dengan semakin meluasnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Dari segi perpajakan, selain berbagai macam insentif yang telah diluncurkan,…
-
Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Wajib Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
.
Selain melalui penyetoran sendiri, pelunasan PPh final sesuai PP 23/2018 dapat dilakukan melalui mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan PPh final oleh pemotong dan/atau pemungut pajak dengan syarat Wajib Pajak telah…
-
Pemberitahuan Memilih Dikenai Pajak Penghasilan dengan Tarif Umum
.
Dalam kondisi normal apabila Wajib Pajak memenuhi seluruh kriteria di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 (PP 23/2018), maka pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak dimaksud mengikuti…
-
PPh Final Bagi UMKM
.
Ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini tidak mengatur secara khusus mengenai definisi dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal 4 ayat (2) huruf…
-
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
.
Kewajiban Instansi Pemerintah setelah melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah menyetorkan pajak-pajak yang telah…
-
Ketentuan PPN Bagi Instansi Pemerintah
.
Selain Pajak Penghasilan (PPh), Instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Sesuai ketentuan, kewajiban…
-
Ketentuan PPh Bagi Instansi Pemerintah
.
Kewajiban PPh bagi Instansi Pemerintah terutama berkaitan dengan kewajiban Instansi Pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ketentuan perpajakan mengatur bahwa Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai…
-
Pengusaha Kena Pajak Instansi Pemerintah
.
Sebagaimana Wajib Pajak lainnya, proses pengukuhan Instansi Pemerintah sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan sepanjang memenuhi seluruh persyaratan di dalam peraturan perpajakan. Begitupula apabila Instansi Pemerintah sudah tidak…
-
Pendaftaran dan Penghapusan NPWP Instansi Pemerintah
.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan bagi Instansi Pemerintah memasuki era baru sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan…
-
Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak yang Tidak Sama
.
Pada prinsipnya, Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Sebagai contoh Pajak Masukan pada Masa Pajak Februari 2020 dikreditkan dengan Pajak…