Agustus 2021
-
Pengecualian Dividen Sebagai Objek PPh
.
Pada prinsipnya, dividen merupakan objek Pajak Penghasilan (objek PPh) karena termasuk ke dalam definisi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal…
-
Pajak Penghasilan (PPh) bagi WNA
.
Sesuai ketentuan, orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan (PPh) atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia. Namun, terdapat…
-
Surat Keterangan WNI Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri
.
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari adalah telah memperoleh Surat Keterangan WNI yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak…
-
Subjek Pajak Orang Pribadi
.
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia…
-
Insentif PPN atas Penyerahan Rumah Tahun 2021
.
Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan dan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)…
-
Pembukuan dengan Stelsel Kas Menurut Perpajakan
.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan menggunakan stelsel akrual atau stelsel kas. Perbedaan antara stelsel akrual dan stelsel kas terletak dari bagaimana…
-
Tata Cara Pembukuan Menurut Perpajakan
.
Pembukuan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan…
-
Tata Cara Pencatatan Menurut Ketentuan Perpajakan
.
Pada prinsipnya, Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun demikian, kewajiban menyelenggarakan pembukuan…
-
Proses Keberatan atas PBB
.
Proses keberatan atas PBB diselesaikan melalui penelitian keberatan. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan tertentu dalam proses penelitian keberatan. Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan/atau Informasi Peminjaman buku, catatan, data, dan/atau…
-
Keberatan atas PBB
.
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan besarnya PBB yang terutang pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat ketetapan Pajak PBB (SKP PBB). Keberatan diajukan dengan menyampaikan Surat…