rikiasp.id

Riki Asp

  • Pemungutan PPN Final

    .

    Dalam rangka memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan, Pasal 9A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan pengaturan baru tentang pemungutan Pajak Pertambahan…

  • Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

    .

    Sebagaimana diketahui, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak (atau kerap diasosiasikan dengan sebutan Wajib Pajak UMKM) dapat menghitung pajak penghasilan…

  • Pemindahbukuan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Meterai

    .

    SPT Masa Bea Meterai merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Pemungut Bea Meterai untuk melaporkan pemungutan Bea Meterai dari Pihak Yang Terutang dan penyetoran Bea Meterai ke kas negara…

  • Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai oleh Pemungut Bea Meterai

    .

    Pemungut Bea Meterai memiliki kewajiban untuk: memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang; menyetorkan Bea Meterai ke kas negara; dan melaporkan pemungutan dan penyetoran…

  • Pemungut Bea Meterai

    .

    Pemungut Bea Meterai adalah pihak yang wajib memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang, menyetorkan Bea Meterai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan…

  • Pajak Karbon

    .

    Selain mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga memberikan ketentuan baru terkait pengenaan pajak karbon. Pajak karbon dikenakan…

  • Program Pengungkapan Sukarela untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

    .

    Pada dasarnya, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mengatur tentang pengungkapan harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Namun demikian, khusus bagi Wajib Pajak orang…

  • Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

    .

    Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi salah satu ketentuan baru yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui PPS, Wajib Pajak dapat…

  • Pembetulan SPT

    .

    Apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum…

  • Jenis, Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

    .

    Surat Pemberitahuan (SPT) didefinisikan sebagai surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan…