September 2021
-
Pengenaan PPh Bagi Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA)
.
Pasal 15 UU PPh memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan dagang asing. Kewenangan penetapan…
-
Subjek Pajak Penghasilan (PPh) dan Bukan Subjek PPh
.
Sebagai pajak subjektif, keberadaan Subjek Pajak menjadi penting untuk dipahami dalam konsep Pajak Penghasilan (PPh) mengingat kewajiban PPh melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan. Sesuai ketentuan, yang menjadi Subjek…
-
PPh atas Pengalihan Participating Interest di Usaha Hulu Migas
.
Participating interest (PI) merupakan hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama di bidang mintak dan gas bumi (migas). PI sebagai harta tidak bergerak dapat dimiliki secara: langsung,…
-
Fasilitas PPN Dibebaskan atas Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis
.
Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan tidak hanya diberikan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Pemberian fasilitas PPN dibebaskan juga dilakukan atas penyerahan BKP tertentu…
-
Fasilitas PPN Dibebaskan atas Impor BKP yang Bersifat Strategis
.
Pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis antara lain dilakukan untuk mendorong pembangunan nasional serta perkembangan dunia usaha sektor…
-
Contoh Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri
.
Melanjutkan contoh sebelumnya atas penggabungan penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri untuk PT ABC, diasumsikan bahwa: PPh yang dibayarkan di negara X adalah sebesar Rp400 juta; dan PPh…
-
Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN)
.
Dengan mengesampingkan penerapan Persetujuan Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), ketika Wajib Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar negeri, negara sumber penghasilan pada umumnya melakukan pemotongan dan/atau…
-
PPh atas Bunga Obligasi
.
Obligasi didefinisikan sebagai surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan nonpemerintah termasuk surat utang…
-
Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan dari Luar Negeri
.
Seiring dengan globalisasi, suatu Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dapat memperoleh penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tulisan ini akan berfokus tentang bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan…
-
Pelaporan SPT Masa oleh Instansi Pemerintah
.
Selain melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, dan penyetoran pajak, Instansi Pemerintah juga diwajibkan melakukan pelaporan pemotongan dan/atau pemungutan pajak melalui SPT Masa Instansi Pemerintah….